MALEMPA: Pemberitaan Bohong Harus Dipertanggungjawabkan

Oleh sibayaknews - 6 Agustus 2025, 23:08

Views News: 285

Kabanjahe – Masyarakat Lembah Pemerhati Alam (MALEMPA) menanggapi tegas pemberitaan yang menyebut adanya dugaan jual beli proyek APBD Kabupaten Karo dan adanya oknum yang mengaku “utusan bupati” untuk meminta proyek kepada pejabat desa maupun OPD.

Ketua MALEMPA, Kalam Sembiring, SE, didampingi Sekretaris David, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Menurutnya, pemberitaan yang beredar hanya bersumber pada keterangan sepihak yang belum diverifikasi kebenarannya.

“Kami melihat tuduhan itu hanya bersumber dari informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemkab Karo selama ini menjalankan pengelolaan APBD secara transparan dan sesuai aturan. Mekanisme pengadaan proyek diatur ketat oleh undang-undang dan diawasi oleh banyak pihak,” ujar Kalam Sembiring, Rabu (6/8/2025).

Kalam menjelaskan, setiap program pembangunan yang didanai APBD melalui proses perencanaan, pelelangan, dan pengawasan resmi, baik oleh DPRD, Inspektorat, maupun lembaga pengawas lainnya. Ia menegaskan, tidak ada instruksi resmi dari bupati untuk mengutus pihak tertentu meminta proyek atau menekan perangkat desa.

Sekretaris MALEMPA, David, menambahkan bahwa tuduhan seperti ini berpotensi merusak citra pemerintah daerah dan mengganggu kepercayaan publik.

“Kontrol sosial itu penting, tapi harus berdasarkan data dan bukti yang sah. Kalau memang ada oknum yang berbuat di luar aturan, tentu itu bukan perintah Pemkab Karo. Mari selesaikan lewat jalur hukum, bukan dengan melempar tuduhan di media,” katanya.

MALEMPA menilai, Pemkab Karo saat ini sedang berupaya memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan dalam semua sektor, termasuk pengadaan barang dan jasa. Karena itu, pihaknya mengimbau semua pihak untuk tidak mudah termakan isu yang belum terbukti.

“MALEMPA mendukung pemberantasan KKN, tapi kami menolak segala bentuk fitnah yang bisa memecah kepercayaan masyarakat,” pungkas Kalam.