LSM dan Asosiasi Pers Kota Tangerang Minta Kinerja Satpol PP di Koreksi dan Copot

Sibayaknews.com, Kota Tangerang|Ratusan Jurnalis yang tergabung dalam beberapa organisasi Media dan berbagai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Tangerang mengadakan aksi demo di depan kantor Satpol PP Kota Tangerang. Pada Rabu (13/8/2025)

Sambil membentangkan poster dengan berbagai tulisan dan spanduk, Dalam orasinya itu menuntut bahwa kinerja Satpol PP Kota Tangerang bidang Penegakan Hukum Daerah (Gakumda) dinilai tidak transparan dan sangat lamban dalam sajian pelayanan yang menyangkut terkait bangunan tanpa PBG.

Koordinator aksi, Syamsul Bahri, ketua GWI DPD Provinsi Banten yang juga Pimpinan Redaksi (Pimred) dari Focusflash, dengan tegas menyampaikan bahwa pentingnya penerapan Undang- Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008.

“Dengan seruan aksi damai ini, serta seruan untuk menegakkan Undang- Undang Pers dan Keterbukaan Informasi Publik, hari ini demokrasi terancam karena salah satu lembaga Pemerintah yang seharusnya melayani rakyat justru membatasi ruang gerak jurnalis. Apa yang terjadi dengan Satpol PP Kota Tangerang bukan hanya masalah personal, tetapi kegagalan lembaga dalam memberikan pelayanan yang transparan kepada kami, para jurnalis dan ,”ujar Syamsul Bahri dalam orasinya.

Ditempat yang sama, Slamet Widodo, yang akrab disapa Romo, selaku ketua LSM Geram DPC Kota Tangerang, mengatakan bahwa Satpol PP Kota Tangerang seharusnya menjadi garda terdepan untuk Penegakan Perda, bukan untuk simbolis jadi penonton di tengah maraknya pelanggaran.

Baca Juga:

Pekerja CV. Three Langgeng Abaikan K3 Proyek Gedung Mako Polsek Sepatan 12,8 Miliar Milik DTRB Tangerang

“Fakta di lapangan menunjukan adanya pembiaran terhadap segala aduan masyarakat. Seolah hukum hanya berlaku untuk kaum lemah, sementara pelanggar yang punya kepentingan tertentu justru dibiarkan,”kata Romo.

Romo menjelaskan bahwa inilah alasan para jurnalis dan LSM untuk mendesak Walikota Tangerang untuk segera mencopot PLT  Kasatpol PP, Kabid dan Kasie Gakumda.

“Jika tidak, pembiaran ini akan terus menggerogoti kepercayaan publik, melemahkan wibawa Pemerintah dan membuka ruang bagi pelaku penyalahgunaan wewenang.” Jelasnya Red