Kadis Pariwisata Karo Klarifikasi Isu: Penunjukan Koordinator Retribusi Sesuai SK Dinas, Bukan Langsung oleh Bupati

Karo, sibayaknews.com — Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Karo, Munarta Ginting, memberikan klarifikasi tegas terkait pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya pembatasan kewenangan dalam pengelolaan retribusi pariwisata serta penunjukan langsung koordinator oleh Bupati Karo(2/10/25.)

Munarta menilai informasi tersebut tidak akurat dan berpotensi menyesatkan publik, karena menyampaikan narasi yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Saya luruskan bahwa penunjukan koordinator pengutipan retribusi dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas, bukan oleh Bupati secara langsung. Itu sepenuhnya berada dalam kewenangan dinas,” ujar Munarta kepada media, Kamis (2/10/2025).

Penunjukan Koordinator Sesuai Struktur Organisasi

Baca Juga:

SIDANG KE 8 UU ITE ATAS TELAH KARO-KARO PURBA.

Menurut Munarta, sesuai struktur di Dinas Pariwisata Karo, koordinator retribusi di masing-masing objek wisata adalah pejabat eselon III (Kepala Bidang) yang ditunjuk melalui SK resmi. Berikut nama dan penempatannya:

Jaya Ginting, S.Pd – Koordinator retribusi di objek wisata Camping Ground Lau Kawar (Kabid Kepemudaan)

Suherdi Tarigan – Koordinator retribusi di objek wisata Ekowisata Kawasan Air Panas Semangat Gunung – Doulu (Kabid Pariwisata)

Ia menambahkan bahwa semua kegiatan pemungutan retribusi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tidak benar jika dikatakan ada intervensi langsung dari Bupati. Semua berjalan berdasarkan aturan dan SOP internal dinas,” tegasnya.

Fokus Pemerintah Daerah: Optimalisasi PAD

Munarta juga menekankan bahwa Bupati Karo tetap fokus pada peningkatan PAD demi kemajuan pembangunan di berbagai sektor, termasuk melalui optimalisasi potensi destinasi wisata.

“Kita mendukung penuh arahan Bupati dalam meningkatkan PAD. Namun perlu dipahami, aspek teknis di lapangan tetap menjadi ranah OPD sesuai tupoksinya,” pungkasnya.

Ajak Media dan Publik Tetap Seimbang

Di akhir pernyataannya, Munarta Ginting mengajak seluruh pihak, termasuk media massa, untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak menimbulkan persepsi yang salah di tengah masyarakat.
iD