Bupati Karo Dukung Percepatan Pemetaan Aset Koperasi Merah Putih untuk Kebangkitan Ekonomi Rakyat

Kabanjahe, Sibayaknews.com–
Bupati Karo, Antonius Ginting, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemetaan lahan, aset, dan bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Karo. Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen mempercepat langkah menuju operasionalisasi koperasi sebagai bagian dari program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (7/11/2025) di Aula Kantor Bupati Karo, Jalan Djamin Ginting, Kabanjahe. Hadir dalam rapat itu antara lain Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM RI Panel Barus, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf. Robert Panjaitan, Sekdakab Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, serta para kepala OPD, camat, dan pengurus KDKMP se-Kabupaten Karo.

Langkah Konkret Percepatan Pemetaan

Dalam arahannya, Bupati Antonius menegaskan bahwa langkah awal percepatan dilakukan melalui penyediaan lahan agar pembangunan sarana operasional koperasi dapat segera dimulai.

“Kita dorong agar lahan tersedia sehingga tim percepatan bisa langsung membangun bangunan atau gerai koperasi. Setelah itu baru diterapkan konsep digitalisasi koperasi,” ujarnya.

Antonius menilai, Koperasi Merah Putih merupakan jalan baru bagi kebangkitan ekonomi rakyat, khususnya di daerah berbasis pertanian seperti Tanah Karo.

Baca Juga:

Polri Lakukan Mutasi Besar-Besaran, Kapolres Tanah Karo Berganti

“Ini langkah konkret yang sangat dibutuhkan daerah pertanian. Kami akan jalankan perintah Presiden secara optimal agar koperasi bisa segera beroperasi dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sinergi Pemerintah dan TNI

Bupati Antonius juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menerbitkan dua Instruksi Presiden (Inpres) terkait penguatan koperasi, termasuk percepatan pembangunan fisik gerai, gudang, dan sarana bisnis koperasi. Pemkab Karo, kata dia, akan membentuk tim pendataan aset yang bekerja bersama Babinsa dan aparatur desa agar pelaksanaan sesuai target.

“Kami akan menyiapkan tim yang bekerja bersama Babinsa dan aparatur desa agar pendataan berjalan sesuai target,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop dan UKM, Panel Barus, menegaskan pentingnya pengumpulan data tanah secara cepat dan akurat sebagai dasar pembangunan infrastruktur bisnis koperasi di desa.

“Kita ingin data tanah yang bersih, jelas, dan bisa dijadikan dasar pembangunan ekonomi desa. Ini harus jadi gerakan bersama lintas sektor,” ujarnya.

Panel menargetkan 50 persen data tanah di Kabupaten Karo terkonsolidasi pada Februari 2026, dengan fokus pada 269 desa, sesuai arahan Presiden agar penataan aset desa rampung sebelum akhir Januari 2026.

“Babinsa dan aparat desa adalah ujung tombak. Mereka paling memahami kondisi wilayahnya,” tambahnya.

Dukungan serupa disampaikan Dandim 0205/Tanah Karo Letkol Inf. Robert Panjaitan, yang memastikan jajaran Babinsa siap mendampingi perangkat desa dalam pendataan lapangan.

Melalui percepatan pemetaan aset dan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI, program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Tanah Karo. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui koperasi modern dan berbasis digital.