Sibayaknews.com
Karo – Dalam rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Karo tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2020, ‘dihujani’ ucapan selamat dari para ketua Fraksi Partai kepada Pemda Karo atas predikat WTP yang dianugrahkan berturut-turut selama 2 Tahun terakhir.
Rapat Paripurna yang dibuka semenjak pukul 14.00 dipimpin Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, didampingi Wakil Ketua Sadarta Bukit dan Davit Christian Sitepu. Turut hadir unsur Forkopimda, Sekdakab Karo, para asisten, staf ahli serta Pimpinanan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) jajaran Pemerintah Kabupaten Karo, dan dilengkapi 8 Fraksi DPRD Karo.
Berbagai aspek yang disampaikan dalam pandangan Fraksi-Fraksi yang menjadi tanggung jawab para OPD. Sementara Fraksi Partai Golkar yang dibacakan Firman Fidaus Sitepu, SH selain kritis terdengar “menelanjangi” aktifitas para OPD yang kurang profesional selama tahun anggaran 2020.
Pada Dinas Pendidikan dirinya mempertanyakan pengalokasian dana untuk konsultan. “kami melihat pada kegiatan tersebut tidak jelas penganggarannya, karena kegiatan yang menggunakan jasa konsultan dan ada juga yang tidak menggunakan jasa konsultan, mohon penjelasan!” kata Firdaus Sitepu.
Kemudian ia mengarahkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dirinya mempertanyakan kegiatan PRSU pada tahun 2020 yang batal dilaksanakan karena pandemi covid-19 waktu itu. Dijelaskan, data pengeluaran tidak singkron dengan Verifikasi yang telah disampaikan.
“bagaimana pertanggungjawaban dengan anggaran yang telah digunakan, pada rapat banggar yang dilaksanakan pada waktu lalu, fraksi Golkar melihat dokumen data pengeluaran tidak singkron dengan verifikasi yang diberikan serta kapan diselesaikan mohon penjelasan” lanjut Sitepu.
Dengan bertubi-tubi, ia juga menanyakan serangkaian kegiatan yang dirasa kurang efisien dalam pengelolaan dana oleh pihak OPD. Pertanyaan kocak dan politis yang menyinggung langsung Dinas Pariwisata, ia mempertanyakan persoalan restribusi kios di sipiso-piso.
“mengenai restribusi kios di sipiso-piso, kami mempertanyakan kembali kejelasannya. Apakah restribusi yang sudah dikutip sudah disetorkan, atau sudah dikutip tapi tidak disetorkan?”, tanya Firdaus kembali.
Menurut Firdaus, terkait pos-pos restribusi yang berlokasi di tongging, ia juga mempertanyakan pemindahan areanya dan ia menegaskan persoalan ini sudah disampaikan berkali-kali oleh pihak DPRD. “masalah ini sudah berkali-kali disampaikan melalui pandangan fraksi Partai Golkar,” katanya.
Firman Firdaus juga membuka penjelasan dengan pembacaan pandangan Fraksi dari Partai Golkar. Kali ini bergeser terkait perkembangan proses perampingan Dinas dan OPD dalam rangka efisiensi kerja dan anggaran Pemkab Karo.
Dalam penyusunan anggaran rutin Fraksi Golkar menjelaskan adanya terjadi permasalahan pada setiap OPD dan menimbulkan Silpa yang sangat tinggi setiap tahunnya. Firdaus merinci, regulasi yang menjadi landasan permasalahan
- Koordinasi yang prokotimpa pihak BKD dan OPD
- Pencatatan data jumlah pegawai, jumlah eselon data yang sudah meninggal dan data yang sudah pensiun tidak terdata dengan baik. Oleh karena itu diakibatkan, jumlah pegawai yang tidak akurat meski sudah ditolerir dari kementerian keuangan sebesar, 2, 5 miliar tapi silpa pertahunnya tetap tinggi yang mana pada saat ini.
Kemudian dalam hal aset, pihak Golkar juga meminta Pemda agar lebih memperjelas dan menunjukkan keberadaan aset-aset Pemkab Karo dan dapat dimanfaatkan masyarakat Karo dan tidak menjadi aset yang terlantar.
Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Karo ini juga meminta Pemerintah Daerah agar dapat mendorong percepatan pembangunan RSUD Kabupaten Karo. “mengingat pentingnya aset permanen yang menjadi milik pemkab kabupaten karo. sehingga dapat melayani kesehatan yang mumpuni untuk masyarakat umum,” jelas Sitepu
Kemudian ia meinta pembangunan pusat pasar Berastagi dikebut, menurutnya, mengingat pasar tersebut sangat vital untuk menunjang perekonomian masyarakat.
Menutup penyampaian pandangan Fraksi Partai Golkar Firdaus menegaskan dengan mengharapan agar Bupati dan Wakil Bupati segera menunaikan janji-janji politiknya yang telah dituangkan dalam visi dan misi dalam bentuk program-program nyata untuk mengangkat pariwisata, pertanian, kesehatan dan ekonomi.
- SN/MS