Luruskan Konteks Pendataan Asn Pemkab Karo Ajak Masyarakat Jaga Etika Digital dan Rawat Persatuan
Sibayaknews.com,Kabanjahe, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi di berbagai platform media sosial mengenai permintaan pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beribadah di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)(27/7) di kabanjahe.
Pemkab Karo mengapresiasi kepedulian masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun demikian, pemerintah menilai narasi yang berkembang di ruang digital belum sepenuhnya menggambarkan konteks dan tujuan pendataan secara utuh, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejalan dengan amanat tersebut, pemerintah daerah perlu memiliki data kepegawaian yang komprehensif sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program pembinaan.Pemkab Karo menjelaskan bahwa sistem ASN Digital Nasional saat ini hanya mengelompokkan data pegawai berdasarkan agama secara umum, tanpa memuat informasi mengenai denominasi atau afiliasi gereja. Sementara itu, pemerintah daerah membutuhkan data yang lebih spesifik terkait denominasi gereja sebagai bagian dari proses validasi data, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyusunan program pembinaan mental dan spiritual yang tepat sasaran bagi ASN.Pemerintah juga mengingatkan bahwa karakteristik media sosial yang mengutamakan konten singkat sering kali tidak mampu menyampaikan informasi secara utuh. Keterbatasan ruang dan durasi tersebut dapat menyebabkan konteks sebuah kebijakan tidak tersampaikan secara lengkap, sehingga memunculkan beragam persepsi yang belum tentu sesuai dengan fakta.Karena itu, Pemkab Karo mengajak seluruh masyarakat, khususnya para konten kreator dan pengguna media sosial, untuk mengedepankan etika digital dengan selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarluaskannya. Sikap bijak dalam menerima dan membagikan informasi dinilai penting untuk menjaga suasana yang kondusif serta mencegah berkembangnya informasi yang menyesatkan.Pemkab Karo menegaskan bahwa pemerintah daerah senantiasa membuka ruang dialog dan menerima masukan yang konstruktif dari seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Karo yang inklusif, harmonis, aman, dan berkelanjutan.Sebagai sumber informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat diimbau untuk memperoleh informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah melalui situs web serta akun media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Karo.
ID
Baca Juga:
=
=Artikel Terkait
