DELI SERDANG ,sibayaknews.com : Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang, Suparno, S.Sos., M.S.P., menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memastikan programnya tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Suparno mengatakan, program yang sudah berjalan akan dilanjutkan sambil mengevaluasi kebutuhan di lapangan. Menurutnya, pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan irigasi harus direncanakan dengan baik, memperhatikan kualitas, serta mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
“Program-program yang sudah berjalan akan kita lanjutkan dengan mengevaluasi dan melihat lagi kebutuhan di lapangan. Infrastruktur harus dikerjakan dengan baik dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Suparno, Kamis (10/9/2026).
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap progres dan kualitas pekerjaan agar pembangunan tetap sesuai rencana, spesifikasi teknis, dan aturan yang berlaku.
“Kita akan memperkuat pengawasan. Setiap pekerjaan harus kita pantau progres dan kualitasnya. Jangan sampai pembangunannya hanya selesai secara fisik, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD Jaringan Informasi Nasional (JIN) Sumatera Utara, Hermanto MT Simanjuntak, mengapresiasi komitmen tersebut. Menurutnya, kesinambungan program dan pengawasan penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pak Suparno jangan ragu melanjutkan program yang baik dari pejabat sebelumnya. Tapi tetap berani mengevaluasi dan memperbaiki yang masih kurang. Masyarakat butuh hasil yang nyata,” katanya.
Hermanto menilai sektor jalan, jembatan, drainase, dan irigasi perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, pengendalian genangan, dan produktivitas pertanian.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran infrastruktur Deli Serdang. Berdasarkan data Progress Report Pengendalian Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, APBD Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 tercatat sekitar Rp 4,218 triliun, dengan alokasi infrastruktur sekitar 36 persen atau Rp1,299 triliun.
Menurut Hermanto, besarnya anggaran tersebut harus diikuti dengan kualitas pekerjaan, keterbukaan, dan pengawasan yang memadai.
“Kita dukung Pak Suparno. Tapi dukungan masyarakat juga harus diikuti keterbukaan dan pengawasan. Kalau kualitas pekerjaannya bagus, kita apresiasi. Kalau ada masalah, kita ingatkan. Itu bagian dari kontrol sosial,” tegasnya.(SP/SN)
