Oleh: Maya Sari Rambe, Berda Nellyratri Br Ginting, Fatti Suci Mutia Harahap, Asya Septiani Panjaitan, Petrus Benedictus Sitorus
Kemacetan merupakan salah satu persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Kota Medan. Pertumbuhan kendaraan pribadi membuat kepadatan lalu lintas semakin sulit dihindari. Dalam kondisi seperti ini, transportasi publik seharusnya tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memindahkan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menciptakan akses yang lebih adil terhadap pendidikan, pekerjaan, perdagangan, dan berbagai aktivitas sosial. Kehadiran Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan menjadi salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan tersebut.
Layanan Trans Metro Deli yang mulai beroperasi pada tahun 2020 diharapkan dapat memberikan alternatif mobilitas bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Secara umum, BRT menawarkan kemudahan akses dan tarif yang relatif terjangkau. Namun, keberhasilan transportasi publik tidak cukup diukur dari banyaknya penumpang atau murahnya tarif. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah apakah layanan tersebut benar-benar nyaman dan dapat diandalkan, apakah dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang beragam, serta bagaimana pembangunan infrastrukturnya memengaruhi masyarakat yang tinggal dan mencari nafkah di sekitar jalur BRT.
Berdasarkan penelitian mengenai persepsi pengguna BRT di Kota Medan, keberadaan BRT memang memberikan manfaat yang cukup nyata bagi masyarakat. Pengguna merasa terbantu terutama karena aksesnya relatif mudah dan harga yang terjangkau. Rute BRT melewati berbagai kawasan aktivitas masyarakat, seperti kampus, perkantoran, pasar, dan kawasan permukiman. Kondisi tersebut membuat BRT menjadi pilihan perjalanan bagi masyarakat yang harus melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bergantung sepenuhnya pada kendaraan pribadi.
Tarif yang terjangkau juga menjadi salah satu alasan penting masyarakat menggunakan BRT. Bagi pelajar, mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat dengan pendapatan terbatas, biaya transportasi merupakan bagian dari pengeluaran sehari-hari yang harus dipertimbangkan. Transportasi publik dengan harga yang lebih terjangkau dapat membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan sehingga penghasilan yang dimiliki dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dalam konteks ini, tarif murah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan kesempatan masyarakat untuk bergerak di dalam kota.

Menariknya, pengguna BRT tidak berasal dari satu kelompok masyarakat saja. Pelajar, mahasiswa, pekerja, pedagang, ibu rumah tangga, lansia, hingga wisatawan atau pendatang dapat menjadi pengguna layanan tersebut. Keberagaman ini menunjukkan bahwa BRT telah menjadi salah satu ruang pertemuan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Bus dan halte bukan hanya tempat menunggu dan melakukan perjalanan, tetapi juga menjadi ruang sosial tempat masyarakat berbagi fasilitas dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dari sudut pandang sosial, kondisi tersebut merupakan hal yang penting. Transportasi publik yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan mobilitas. Masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan pribadi tetap memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah, kampus, tempat kerja, pasar, maupun tempat lainnya. Dengan demikian, keberadaan BRT memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar menyediakan kendaraan umum. BRT juga dapat menjadi sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang sosial dan ekonomi.
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Penelitian menunjukkan bahwa BRT dinilai cukup ramah bagi penyandang disabilitas, terutama karena adanya fasilitas yang membantu proses naik dan turun penumpang serta bantuan dari petugas. Hal ini merupakan perkembangan yang positif karena transportasi publik seharusnya dapat digunakan oleh semua orang, bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki hambatan fisik.
Namun, predikat ramah disabilitas tidak seharusnya berhenti pada keberadaan fasilitas tertentu. Aksesibilitas harus tersedia secara konsisten pada halte maupun armada. Penyandang disabilitas juga perlu dapat menggunakan transportasi publik secara aman, nyaman, dan mandiri. Artinya, keberadaan fasilitas saja belum cukup jika dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang membuat pengguna disabilitas harus selalu bergantung pada bantuan orang lain.
Di sisi lain, BRT Medan masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satu persoalan yang muncul adalah ketepatan dan keteraturan layanan. Waktu tunggu yang tidak selalu sesuai harapan dapat membuat masyarakat kesulitan memperkirakan waktu perjalanan. Bagi pengguna yang menggunakan BRT untuk sekolah, kuliah, bekerja, atau kegiatan lain yang memiliki jadwal tertentu, ketidakpastian waktu dapat menjadi masalah yang cukup berarti.
Persoalan lainnya adalah jangkauan rute dan integrasi antarmoda. Tidak semua kawasan dapat dijangkau secara langsung oleh BRT sehingga sebagian pengguna masih harus berjalan cukup jauh atau menggunakan moda transportasi lain untuk mencapai tujuan akhir. Jika perpindahan antarmoda tidak mudah, masyarakat yang sebenarnya ingin menggunakan transportasi publik dapat kembali memilih kendaraan pribadi karena dianggap lebih praktis. Selain itu, kenyamanan fasilitas dan kepadatan penumpang juga masih menjadi pekerjaan rumah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BRT Medan memiliki sebuah persoalan yang cukup menarik. Di satu sisi, layanan ini sudah berhasil memberikan akses yang relatif mudah dan tarif yang terjangkau. Namun di sisi lain, kualitas pelayanan masih perlu diperbaiki agar masyarakat tidak menggunakan BRT hanya karena murah atau karena tidak memiliki pilihan lain. Transportasi publik yang baik seharusnya membuat masyarakat bersedia menggunakannya karena layanan tersebut memang dapat diandalkan, nyaman, dan mudah diakses.
Jika masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi tetap merasa bahwa menggunakan kendaraan sendiri lebih cepat, nyaman, dan praktis, maka tujuan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi akan sulit tercapai. Karena itu, peningkatan kualitas jadwal, informasi rute, kenyamanan fasilitas, serta integrasi dengan moda transportasi lain menjadi hal yang penting.
Persoalan BRT juga tidak berhenti pada pengalaman penumpang. Pembangunan infrastruktur BRT memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar koridor. Bagi pelaku UMKM, pembangunan yang melibatkan galian, pembatasan lalu lintas, debu, maupun perubahan akses jalan dapat membuat pelanggan kesulitan mencapai lokasi usaha. Ketika akses pelanggan terganggu, jumlah pembeli dapat menurun dan pendapatan menjadi tidak stabil.
Masalah tersebut menjadi semakin penting karena sebagian UMKM bergantung pada pelanggan yang datang setiap hari. Pedagang makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari misalnya, sangat bergantung pada kemudahan pelanggan untuk berhenti dan mengakses tempat usaha. Ketika pembangunan membuat lokasi usaha sulit dijangkau, pelanggan dapat memilih tempat lain yang lebih mudah didatangi. Akibatnya, pelaku UMKM harus menanggung dampak ekonomi dari proses pembangunan yang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan publik.
Selain berkurangnya pelanggan, pembangunan juga dapat mengubah ruang usaha yang selama ini digunakan oleh pelaku UMKM. Perubahan fungsi trotoar, bahu jalan, maupun kawasan sekitar halte dapat membuat sebagian pedagang harus berpindah atau menyesuaikan diri. Persoalannya bukan hanya kehilangan tempat berjualan, tetapi juga kemungkinan kehilangan pelanggan tetap dan jaringan sosial yang sudah terbentuk di lokasi tersebut.
Di sinilah persoalan keadilan dalam pembangunan transportasi menjadi penting. Pembangunan BRT memang memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam jangka panjang, tetapi manfaat tersebut tidak selalu dirasakan oleh semua kelompok pada waktu yang sama. Penumpang memperoleh manfaat dari transportasi yang lebih mudah dan terjangkau, sementara sebagian pelaku UMKM justru harus menghadapi penurunan pelanggan dan ketidakpastian pendapatan selama pembangunan berlangsung.
Karena itu, pembangunan transportasi tidak seharusnya hanya berfokus pada pembangunan fisik. Pemerintah dan pengelola juga perlu memperhatikan masyarakat yang terdampak langsung. Pelaku UMKM seharusnya dilibatkan sejak tahap perencanaan, bukan baru diperhatikan setelah muncul masalah. Sosialisasi mengenai jadwal pembangunan, perubahan akses jalan, serta kemungkinan relokasi perlu dilakukan secara terbuka agar pelaku usaha dapat mempersiapkan diri.
Jika memang diperlukan relokasi sementara, kebijakan tersebut juga harus disertai dengan solusi yang mempertimbangkan keberlangsungan usaha. Kompensasi atau bantuan selama masa pembangunan dapat menjadi salah satu bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang terdampak. Setelah pembangunan selesai, kawasan di sekitar halte juga dapat ditata agar memberikan kesempatan bagi UMKM untuk tetap menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan begitu, keberadaan BRT bukan hanya memperbaiki mobilitas, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Pada akhirnya, BRT Medan perlu dilihat sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi kota. Keberadaan BRT telah memberikan manfaat melalui akses yang relatif mudah, tarif yang terjangkau, keberagaman pengguna, serta penilaian yang cukup positif terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat persoalan mengenai ketepatan layanan, jangkauan rute, integrasi antarmoda, kenyamanan, dan pelayanan petugas. Pada saat yang sama, pembangunan BRT juga membawa konsekuensi bagi UMKM melalui gangguan akses pelanggan, ketidakpastian pendapatan, perubahan ruang usaha, dan kurangnya sosialisasi serta pendampingan.
Oleh sebab itu, keberhasilan BRT tidak seharusnya hanya dinilai dari berapa banyak orang yang dapat naik bus setiap harinya. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah transportasi tersebut mampu menciptakan mobilitas yang adil bagi berbagai kelompok masyarakat. BRT harus mampu memberikan pelayanan yang dapat diandalkan bagi penumpang sekaligus memastikan bahwa pembangunan infrastrukturnya tidak mengorbankan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih terbatas.
BRT Medan pada akhirnya bukan sekadar persoalan bus dan halte. Di balik perjalanan setiap penumpang terdapat persoalan akses, ekonomi, kenyamanan, disabilitas, dan kehidupan masyarakat sekitar. Jika semua aspek tersebut diperhatikan secara bersamaan, BRT tidak hanya menjadi solusi kemacetan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari pembangunan Kota Medan yang lebih inklusif dan adil bagi masyarakat.






